Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi
Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi

3 Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi

Posted on

3 Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi – Desentralisasi berarti pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan dalam negeri sendiri inisiatif dan aspirasi rakyatnya berdasarkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan desentralisasi, otonomi muncullan untuk pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam organisasi hanya didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi
Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi

Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena desentralisasi sekarang menyebabkan pergeseran paradigma dalam pemerintah Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, desentralisasi yang terkait dengan desentralisasi. Oleh karena itu, otonomi adalah otoritas lokal untuk mempersiapkan, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat.

Jadi dengan desentralisasi, itu akan memiliki dampak positif pada pembangunan daerah tertinggal dalam suatu negara. Sehingga daerah bisa mandiri dan secara otomatis dapat mempromosikan pembangunan nasional.

Pengertian Sentralisasi

Sentralisasi adalah otoritas yang mengatur pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menangani urusan dalam negeri sendiri inisiatif dan aspirasi rakyatnya berdasarkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam organisasi hanya didefinisikan sebagai pengaturan otoritas. Di Indonesia sistem terpusat telah diterapkan pada saat kemerdekaan sampai orde baru.

Sentralisasi berkonsentrasi semua wewenang untuk sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi teratas pada struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan dalam pemerintahan di Indonesia jauh sebelum adanya otonomi daerah.

Kelemahan dari sistem terpusat dimana semua keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi tua. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa pemerintah pusat tidak perlu repot masalah yang timbul dari perbedaan dalam pengambilan keputusan, karena keputusan-keputusan dan kebijakan seluluh dikoordinasikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Pengertian Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah kegiatan penyerahan berbagai urusan pemerintah pusat ke badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Presiden Pemerintah dan / atau instansi vertikal di daerah tertentu. Hal ini dinyatakan dalam pasal satu huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Kemudian ketika diterima oleh badan-badan lainnya yang telah disahkan oleh instansi pemerintah maka ketika itu eksekusi tugasnya harus mematuhi petunjuk dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab untuk dia.

Dekonsentrasi sebenarnya berasas sentralisasi (konsentrasi) sebagai lawan desentralisasi. Sistem ini banyak digunakan di Perancis. Di Indonesia, terutama di kalangan inspektorat menjalankan-inspektoral perpajakan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya.

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pelaksanaan Dekonsentrasi ini di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang zonasi dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan pemerintah tersebut.

Dalam aturan ini tentang daerah dan wewenang Gubernur berbunyi: Provinsi memiliki standing sebagai Daerah otonom Daerah ini sekaligus administrasi bekerja gubernur daerah untuk melaksanakan fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Sehubungan dengan itu, Kepala daerah Otonom disebut gubernur yang menjabat juga sebagai Kepala Pemerintah Daerah serta perwakilan Pemerintah.

Gubernur selain menerapkan prinsip desentralisasi juga menerapkan prinsip dan isi dekonsentrasi dekonsentrasi.

Besaran harus memiliki sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna untuk mempertahankan dan memperkuat persatuan nasional dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, pembinaan inisiatif, dan kreativitas masyarakat dan kesadaran nasional.

Oleh karena gubernur memainkan unsur yang sangat penting dari perekat NKRI. Selain itu, pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya dekonsentrasi yaitu:

  • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, manajemen konstruksi dan layanan untuk kepentingan umum;
  • Pemeliharaan komunikasi sosial dan sosial budaya dalam sistem ketatanegaraan;
  • Pemeliharaan harmoni dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
  • Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sumber : https://id.wikipedia.org

Demikian Pembahasan Tentang 3 Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Semoga Bermanfaat Buat Para Sahabat Setia Dosenpendidikan.Com … 😀