Pebgertian Asas Praduga Takbersalah

Apa Ya ?? Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Itu ??

Posted on
Apa Ya ?? Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Itu ??
Rate this post

DosenPendidikan.Com – Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseorang tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Prinsip ini sangat penting dalam demokrasi modern dengan banyak negara memasukkannya ke dalam konstitusi.

Praduga tak bersalah diatur dalam KUHAP (“KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Kekuasaan Kehakiman Hukum”).

Pebgertian Asas Praduga Takbersalah

Definisi Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam KUHP, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP ke titik 3 huruf c, yaitu :

“Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut atau yang dihadapi dalam menghadapi pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sementara didalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman praduga tak bersalah berdasarkan Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi :

“Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau muncul di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu buku yang membahas praduga tak bersalah ditulis Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Masalah Diskusi dan Investigasi dan Penuntutan Aplikasi Acara Pidana” (hal. 34), mengenai penerapan anggapan tidak bersalah adalah :

“Tersangka harus ditempatkan pada posisi yang memiliki esensi martabat manusia. Dia harus dianggap sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa tersangka bukan manusia. Dilakukannyalah tindakan pelanggaran yang merupakan obyek pemeriksaan. Menuju kesalahan yang dilakukan tindak pidana ditujukan pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai keputusan pengadilan yang telah diselesaikan. “

Sementara Profesor Hukum Pidana Universitas Trisakti Prof. Andi Hamzah dalam praduga tak bersalah artikel Tidak Bisa Ditafsirkan Dengan Letterlijk (secara harfiah), bahwa prinsip praduga tidak bersalah (praduga tak bersalah) tidak dapat ditafsirkan letterlijk (apa yang dikatakan).

Menurut dia, jika prinsip-prinsip diinterpretasikan letterlijk, maka tugas polisi tidak akan bisa berjalan. Pandangan Prof. Andi, praduga tak bersalah adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak yang ia dimaksudkan untuk menikah dan bercerai misalnya, berpartisipasi dalam pemilu dan sebagainya.

Intinya adalah praduga tak bersalah setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut atau yang dihadapi dalam menghadapi pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang telah menyatakan bahwa kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai laporan pers tentang kejahatan dan praduga tak bersalah, maka kita perlu melihat ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) dan Kode Etik Jurnalistik yang diselenggarakan Dewan Pers.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang (“UU Pers”) Pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis deskripsi yang tersedia.

UU Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tidak bersalah dalam melaporkan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 (1) UU Pers, yang berbunyi :

“Pers nasional berkewajiban mempublikasikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah”.

Penjelasan Pasal 5 (1) UU Pers menyatakan bahwa :

“Pers nasional dalam siaran informasi, tidak menghakimi atau membuat kesalahan sendiri kesimpulan seseorang, terutama untuk kasus-kasus yang masih dalam proses pengadilan dan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam artikel.”

Perusahaan pers yang melanggar asas praduga tak bersalah diancam dengan denda maksimal Rp500 juta (Pasal 18 ayat [2] UU Pers).

Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 (2) UU Pers). Kode Jurnalistik ditugaskan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 [2] c UU Pers).

Menurut Pasal 3 Kode Junalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, mengekspos secara seimbang, tidak mencampur fakta dan opini hakim, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Interpretasi dari ketentuan pasal ini meliputi:

  • Seimbang adalah memberikan ruang atau waktu untuk pelaporan masing-masing pihak secara proporsional.
  • Opini hakim adalah pendapat pribadi wartawan.
  • Hal ini berbeda dengan pendapat interpretatif, bahwa pendapat dalam bentuk wartawan pada interpretasi dari fakta-fakta.

Praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, liputan pers bisa dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah jika harus menilai seseorang atau beberapa orang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, meskipun belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap .

Dalam hal ada berita yang merugikan orang lain, maka mekanisme penyelesaian yang dapat dicapai adalah melalui hak jawab (Pasal 5, ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers).

Hak jawab adalah orang yang tepat atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pelaporan fakta yang merugikan nama baik, sementara hak-hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Deskripsi rinci lihat artikel Resolusi Mekanisme pada Pelaporan Merugikan Press.

Menurut Kode Etik Jurnalistik, penilaian akhir dari pelanggaran etik jurnalistik Dewan Pers. Sedangkan sanksi untuk pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan jurnalis dan pers.

Dengan demikian, proklamasi dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah jika itu adalah untuk menilai orang dan pelanggaran UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pihak menilai apakah ada pelanggaran kode etik pers adalah Dewan Pers.

Dasar Hukum :

  • Hukum Acara Pidana
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang
  • Peraturan Dewan Pers Nomor 6 / Peraturan-DP / V / 2008 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers
  • Nomor 03 / SK-DP / III / 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Sumber : https://www.facebook.com/notes/reza-lubis/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-pemberitaan/10152389293231936/

 

Nah … Ternyata orang yang di tangkap belum tentu bersalah >>> ^_^ … tapi jika sudah terbukti baru bisa di katakan berasalah 😀

Ok kira-kira bagai mana teman sudah cukup mengerti …. ???

 Apa Ya ?? Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Itu ??

loading...