Indonesia Sebagai Negara Hukum, Yang Pantut Di Patuhi

Rate this post

DosenPendidikan.Com – Untuk dasar pijakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum yang telah tertuang didalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ” dimasukkannya ketentuan ini didalam bagian pasal UUD 1945 yang menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara.

negara hukum

Bahwa Negara Indonesia adalah harus merupakan Negara Hukum. Sebelumnya, landasan Negara Hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tetntang Sistem Pemerintahan Negara yaitu sebagai berikut.

  • Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechsstaat ), Negara Indonesia berdasar atas Hukum ( Rechsstaat ), tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( Machtsstaat )
  • Sistem Konstitusional, Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi ( hukum dasar ). Yang tidak bersifat absolutism ( kekuasaan yang tak terbatas ).

Berdasarkan hasil perumusan diatas, bahwa Negara Indonesia memakai sistem Rechsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.

Konsepsi Negara hukum Indonesia dapat dimasukkan Negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar yang lain yang bisa dijadikan untuk landasan bahwa Negara Indonesia ialah Negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang secara menegaskan bahwa Negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 banyak mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

  1. Norma hukumnya bersumber pada pancasila sebagai hukum dasar nasional,
  2. Sistem yang digunakan ialah Sistem Konstitusi.
  3. Yang berkedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi.
  4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ( pasal 27 ( 1 ) UUD 1945 ).
  5. Adanya organ pembentuk undang-undang ( presiden dan DPR ).
  6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil.
  7. Pada kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain ( eksekutif ).
  8. Hukum yang bertujuan untuk adapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dapat memajukan kesejahteraan umum, dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  9. Dan adanya jaminan akan hak asai dan kewajiban dasar manusia ( pasal 28 UUD 1945 ).

Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi

Hubungan antara Negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa Negara demokrasi pada dasarnya ialah Negara hukum. Namun Negara hukum belum tentu Negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu tanda dari Negara demokrasi.

Franz Magnis Suseno ( dalam Dwi Winarno, 2006 ) yang menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri tersebut ialah :

  • Negara hukum
  • Pemerintahan dibawah control nyata masyarakat
  • Pemilihan umum yang bebas
  • Prinsip mayoritas
  • Dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

Yang berdasarkan perjalanan dari sejarah, bahwa tumbuhnya Negara hukum baik formal maupun materiil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional yaitu Negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan Negara hukum klasik ( formil ) dan gagasan demokrasi konstitusional abad ke-20 menghasilkan Rule Of Law yang dinamis ( Negara Hukum Materiil ).

Demikianlah pembahasan ini dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda, semoga bermanfaat. 🙂

Baca artikel lainnya :