“Otonomi Daerah” Dasar Hukum & ( Asas – Prinsip )

Posted on
“Otonomi Daerah” Dasar Hukum & ( Asas – Prinsip )
Rate this post

“Otonomi Daerah” Dasar Hukum & ( Asas – Prinsip )

DosenPendidikan.Com – Dengan berjalannya otonomi daerah di Indonesia tentu saja memiliki dasar hukum yang sebaiknya kita ketahui dan memahami mengenai asas-asas otonomi daerah dan prinsip berjalannya.

"Otonomi Daerah" Dasar Hukum & ( Asas - Prinsip )

Titik berat pelaksanaan otonomi daerah ada di Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan:

  • Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
  • Dimensi Administratif, penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif bisa lebih efektif.
  • Dati II ialah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II yang lebih mengetahui kebutuhan serta potensi rakyat di daerahnya.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Adapun dasar hukum otonomi daerah diantaranya:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. 32 Tahun 2004).

Terdapat pula beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

  • Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  • Undang-Undang No. 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomu daerah menggunakan 3 asas yaitu:

Asas Desentralisasi

Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.

Asas Dekosentrasi

Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang ada di daerah untuk menyelenggarakan suatu urusan.

Asas Tugas Pembantuan

Penugasan sebagaian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada kebupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Prinsip Otonomi Daerah

Adapun prinsip otonomi daerah yang diantaranya yaitu:

Otonomi Luas

Pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi Nyata

Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.

Otonomi Bertanggung Jawab

Pemerintahan diselenggarakan sejalan dengan tujuan dan maksud mengapa otonomi diberikan, yakni memberdayakan daeraha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan NKRI.

Demikianlah pembahasan mengenai “Otonomi Daerah” Dasar Hukum & ( Asas – Prinsip ) semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Baca Juga:

loading...