“Otonomi Daerah” Pengertian Menurut Para Ahli & ( Hakikat – Tujuan – Prinsip – Asas – Manfaat )

Posted on

“Otonomi Daerah” Pengertian Menurut Para Ahli & ( Hakikat – Tujuan – Prinsip – Asas – Manfaat )

DosenPendidikan.Com – Untuk hal ini secara umum dalam pengertian otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah “KNID”, yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya.

Otonomi daerah secara Etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti Auto, dan Nomous. Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Jadi pengertian otonomi daerah merupakan aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian otonomi daerah, macam-macam pendapat para ahli tersebut ialah sebagai berikut:

Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Hukum Dan Glosarium

Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Encyclopedia Of Social Scince

Otonomi daerah merupakan hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah ialah sebagai berikut:

  • Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
  • Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan Otonomi Daerah

Maksud dan tujuan otonomi daerah ialah sebagai berikut:

  • Supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
  • Supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
  • Supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Prinsip Otonomi daerah

Dalam hal ini prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Nah berikut ini prinsip-prinsip otonomi daerah.

  • Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan dan keamanan. Serta fiskal nasional.
  • Prinsip otonomi nyata artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
  • Prinsip otonomi yang bertanggung jawab ialah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Asas Otonomi Daerah

Pedoman pemerintahan diatur dalam pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang teradiri atas sebagai berikut:

  • Asas kepastian hukum ialah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
  • Asas tertip penyelenggara ialah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
  • Asas kepentingan umum ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
  • Asas keterbukaan ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informas yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  • Asas proporsinalitas ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  • Asas profesionalitas ialah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandasan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Asas akuntabilitas ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Asas efisiensi dan efektifitas ialah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab “efisiensi = ketepatgunaan, kedayagunaan, efektivitas = berhasil guna”.
    Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga asas antara lain sebagai berikut:
  • Asas desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.
  • Asas dekosentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
  • Asas tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggugjawabkan kepada yang menugaskan.

Manfaat Otonomi Daerah

Adapun manfaat-manfaat yang diberlakukannya otonomi daerah yang diantaranya yaitu:

  • Otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapkan otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.
  • Memangkas prosedur birokasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
  • Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah.
  • Pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah.
  • Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

Demikianlah pembahasan mengenai “Otonomi Daerah” Pengertian Menurut Para Ahli & ( Hakikat – Tujuan – Prinsip – Asas – Manfaat ) semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂

Baca Juga: