Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Posted on

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan – dosenpendidikan – Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur didalam undang-undang dasar negara.

Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasar Kepada UUD45

Dari segi Supra Struktur adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
Dari segi Infra Struktur ada Parpol, Golongan Kepentingan (Interest Group), Golongan Penekan (Pressure Group), Alat Komunikasi Politik (Media Massa) dan Tokoh-tokoh Politik.

Lembaga Tinggi Negara

Presiden,
Sebagai kepala pemerintahan, bertugas sebagai kepala negara yang memegang kekuasaan pemerintahan.
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),
Sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas sebagai legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah),
Bertugas sebagai lembaga perwakilan daerah.
MA (Mahkamah Agung),
Bertugas sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
MK (Mahkamah Konstitusi),
Bertugas sebagai lembaga pengawal konstitusi.
KY (Komisi Yudisial),
Bertugas sebagai lembaga pengawas fungsi kehakiman.
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
Bertugas sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara.

Pembagian Kekuasaan

Eksekutif : didelegasikan kepada presiden (ps 4 ayat 1 UUD1945).
Legislatif : didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD (Ps 5 ayat 1, ps 19, dan ps 22C UUD1945) .
Yudikatif: didelegasikan kepada Mahkamah Agung (Ps 24 ayat 1 UUD1945).
Inspektif: didelegasikan kepada BPK dan DPR (ps 20A ayat 1) .

Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara RI

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme.
Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Hubungan Negara Dengan Warga Negara Dan HAM Menurut UUD 1945

Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia.
Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI.
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Simbol-Simbol Pemersatu Indonesia

Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia.
Lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.
Lagu Kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya.

Lembaga tertinggi negara adalah MPR, pemegang dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Sekianlah Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan semoga bermanfaat.


loading...