Pengertian Hukum Di Indonesia Menurut Pakar Hukum

Rate this post

Pengertian Hukum Di Indonesia Menurut Pakar Hukum – Sistem hukum Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, hukum baik perdata maupun pidana berdasarkan Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia, koloni sebagai Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Hukum Indonesia

Hukum Indonesia

Hukum agama karena mayoritas masyarakat Indonesia untuk Islam, maka dominasi hukum Syariah Islam, atau lebih khususnya di bidang perkawinan, keluarga, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam undang-undang atau hukum, yang merupakan kelanjutan dari aturan lokal masyarakat dan budaya yang ada di Nusantara.

Hukum Perdata Di Indonesia

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hubungan antara hukum dan subyek hukum. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara dan kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara),

Kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau administratif), kejahatan (hukum pidana), hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari , seperti jatuh tempo, pernikahan, perceraian, kematian, pewarisan, properti, kegiatan usaha dan tindakan yang lebih sipil.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Hukum Perdata (dikenal sebagai KUHPerdata.) Berlaku di Indonesia tidak lain adalah kurangnya terjemahan yang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan koloni Belanda) berdasarkan prinsip konkordansi.

Untuk Indonesia, yang kemudian disebut Hindia Belanda, BW efek awal 1859. hukum perdata Belanda sendiri diadaptasi dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Kode hukum perdata (disingkat KUHP) terdiri dari empat bagian:

1. Buku I Tentang Rakyat

Hukum yang mengatur hukum individu dan keluarga, hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Di antara ketentuan lain mengenai munculnya seseorang sipil hak, kelahiran, kedewasaan, pernikahan, keluarga, perceraian dan kehilangan hak-hak sipil.

Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Buku II Tentang Kebendaan

Mengatur badan hukum, hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak, hak milik, warisan dan jaminan.

Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda nyata yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) tidak berwujud (misalnya hak untuk mengumpulkan atau piutang).

Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak sah oleh UU di undangkannya Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Demikian pula, bagian dari jaminan dengan hipotek, dinyatakan tidak sah oleh hukum undangkannya pada hak keamanan.

3. Buku III Tentang Perikatan (Engagement)

Hukum yang mengatur pertunangan (atau kadang-kadang disebut sebagai perjanjian (walaupun istilah ini sebenarnya berarti memiliki arti yang berbeda), hukum yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum di bidang keterlibatan antara lain, tentang jenis keterlibatan ( yang terdiri dari keterlibatan yang timbul) hukum dan keterlibatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat dan prosedur untuk persiapan perjanjian.

Khusus untuk bidang perdagangan, kitab hukum merek dagang hukum (KUHD ) juga digunakan sebagai referensi. Konten tersebut berkaitan erat dengan bisnis KUH Perdata, khususnya Buku III. Bisa dikatakan bisnis adalah bagian khusus dari KUHPerdata.

4. Buku IV Tanggal Kadaluwarsa dan Bukti

Mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam menggunakan hak-hak mereka di bawah hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan bukti.

Sistematika KUHP yang masih digunakan sebagai referensi oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas hukum di Indonesia.

Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan hukum pidana dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang mengatur penentuan tindak pidana, pidana, dan pidana (sanksi).

Di Indonesia, pengaturan materi hukum pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur pelaksanaan hukum pidana substantif.

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP).

Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara, antara pendirian dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara negara lembaga, wilayah dan warga negara.

Hukum konstitusi yang mengatur negara dalam keadaan diam berarti bukan tentang keadaan sebenarnya dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan lain-lain dari suatu negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum negara ini membahas dalam arti yang abstrak.

Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi (administrasi) adalah negara hukum yang mengatur administrasi negara. Itulah hukum yang mengatur administrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. hukum negara administarasi memiliki kesamaan dengan negara.

Kesamaanya hukum administrasi terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu pada fungsi dari konstitusi / dasar hukum yang digunakan oleh negara-negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah, untuk hukum negara di mana administrasi negara dalam “keadaan yang bergerak”. Hukum administrasi juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tata cara sidang (berperkara di peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum perdata, dapat dilihat dalam peraturan Belanda lebih dulu (misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement / HIR, RBG, RB, RO).

Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tata cara sidang (berperkara di peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Asas Hukum Acara Pidana

Asas  dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah :

  • Asas  perintah tertulis, yaitu tindakan hukum hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
  • Asas peradilan cepat, sederhana, biaya rendah, jujur, dan berisi, yaitu serangkaian proses pidana (dari penyidikan sampai putusan hakim) melakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (Pasal 50 KUHAP ).
  • Asas  bantuan hukum, bahwa setiap orang memiliki kesempatan, bahkan wajib untuk mendapatkan bantuan hukum untuk membela diri sendiri (Pasal 54 KUHAP).
  • Asas  terbuka, yaitu memeriksa tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64, KUHAP).
  • Asas  pembuktian, bahwa tersangka / terdakwa tidak dibebani dengan beban pembuktian (Pasal 66 KUHP), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Hukum antara aturan hukum

Hukum antara aturan hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua atau lebih kelompok yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

Hukum adat di Indonesia

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia tidak bisa ditegakkan secara keseluruhan, karena kurangnya dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat secara demokratis melalui pemilu atau referendum dan amandemen UUD 1945 secara eksplisit dan konsisten.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 15 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : Pengadilan Islam Syariah di Nanggroe Aceh Darrussalam pengadilan khusus di pengadilan agama di seluruh kekuasaan kehakiman mengenai otoritas agama, dan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kekuasaan kehakiman dari otoritas publik yang bersangkutan.

Istilah Hukum

Pengacara

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sebutan untuk orang yang memberikan bantuan hukum secara pribadi – yang awalnya terdiri dari berbagai sebutan, seperti pengacara, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum – adalah advokat.

Advokat dan pengacara

Kedua istilah ini benar-benar berarti sama, meskipun ada beberapa pendapat bahwa negara-negara yang berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari pengacara jangka, pengacara, pengacara, advokat dan lain-lain.

Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai proses, yang berarti bahwa individu, baik yang tergabung dalam kantor bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menjalankan profesi penegak hukum sebagai plat hitam di pengadilan.

Sementara pendukung dapat bergerak di pengadilan, serta bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, perdata dan pidana. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka istilah yang standar untuk menganjurkan saja.

Di masa lalu yang membedakan mereka adalah:

  • Advokat adalah orang yang memegang izin Air “event” di pengadilan oleh Menteri Kehakiman dan memiliki luas untuk “proses” di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  • Pengacara Praktek adalah orang yang memegang izin untuk berlatih / proses berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang beracaranya wilayah “hanya” wilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktek.

Setelah UU 18 th 2003 berlaku maka orang yang berwenang untuk menunjuk Advokat adalah Organisasi Advokat. (Pengacara dan Pengacara Praktek / pokrol bambu seteah dll UU No. 18 Tahun 2003 dihapus)

Konsultan Hukum

Penasihat hukum atau dalam bahasa Inggris konselor di hukum atau konsultan hukum adalah orang yang menyediakan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, sistem hukum di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU No. 18 Tahun 2003 berlaku, semua ketentuan konsultan, pengacara, penasihat hukum hukum dan lain-lain yang berada dalam ruang lingkup penyediaan jasa hukum telah distandarisasi untuk melakukan advokasi.

Jaksa dan Polisi

Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Polisi atau peran polisi adalah untuk menerima, menyelidiki, menyidik ​​kejahatan yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya.

Jika unsur-unsur yang ditemukan tindak pidana, baik khusus atau umum, atau spesifik, maka pelaku (tersangka) akan meminta informasi, dan jika perlu dipertahankan. Selama penahanan, tersangka akan dihubungi untuk memberikan komentar mengenai kejahatan yang dituduhkan terjadi.

Selain tersangka, polisi juga memeriksa saksi dan bukti-bukti yang berkaitan erat dengan dugaan pelanggaran. Informasi tersebut dikumpulkan dalam laporan investigasi (BAP) yang bila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirim ke jaksa untuk mempersiapkan sidang mendatang di pengadilan.

Jaksa akan melakukan fungsi memeriksa BAP dan analisis bukti dan saksi yang akan dibawa ke pengadilan. Jika jaksa berpendapat bahwa kurangnya bukti yang mendukung atau saksi, jaksa akan kembali file ke polisi, harus dilengkapi. Setelah selesai, jaksa akan melakukan tuntutan jaksa. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah mengubah status terdakwa, yang akan diadili di pengadilan. Ketika putusan itu dijatuhkan, kemudian berubah menjadi status terdakwa dihukum.

Follow Juga Ya Link Di Bawah Ini :

Demikian Ulasan Tentang Pengertian Hukum Di Indonesia Menurut Pakar Hukum Semoga dapat bermanfaat dan cukup membantu sahabat Setia DosenPendidikan.Com 😀 Amin… 🙂