Pengertian Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia Lengkap

Pengertian Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia Lengkap

Posted on

DosenPendidikan.Com – Dalam praktik pendidikan nasional diselenggarkan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telag ditetapkan, baik yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan perlu sekali memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Yang dengan demikian dapat diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan dalam pendidikan nasional.

Pengertian Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia Lengkap

Dalam kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia “PPKI” menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 disana tersurat dan tersirat cita-cita nasional dibidang pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan sehubungan ini pasal 31 ayat “3” UUD 1945 mengamanatkan agar “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Nah apa sih landasan yuridis pendidikan..?? dan bagimana landasan yuridis pendidikan di Indonesia.

Pengertian Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia

Landasan yuridis atau hukum pendidikan yakni asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perudang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.

Landasan yuridis pendidikan Indonesia ialah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain.

Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional

Dalam hal ini Undang-Udang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan:

  • Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  • Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  • Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
  • Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bengasa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 “ayat 1” yang menjelaskan bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada “ayat 2” pendidikan nasional ialah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru ialah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggrakan oleh masyarakat. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Depertemen Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama “madrasah, dst”. Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik “pasal 4 ayat 2”.

Selain itu, UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dam bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “pasal 3”.

Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal “shaleh”. Hal itu selain terscermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum “pasal 36 ayat 3”, dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.

Demikianlah pembahasan mengenai Pengertian Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia Lengkap semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.  🙂 🙂 🙂

Baca Juga: