Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Lengkap Dengan Unsur Serta Jenisnya

Posted on
Rate this post

DosenPendidikan.Com – Pajak adalah pungutan dari orang untuk Negara di bawah hukum, sehingga dapat ditegakkan dengan benar, tidak menerima balas jasa secara langsung. Pajak yang dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, menghindari, atau oposisi terhadap pajak secara umum, termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dibayar tunai atau jumlah yang setara dengan pekerjaan.

Pengertian Pajak

Definisi Pajak Menurut Para Ahli

Ada berbagai pendapat atau definisi “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut Leroy Beaulieu

  • Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikenakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Menurut Charles E.McLure

  • Pajak atau retribusi merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan pada wajib pajak (individual) oleh Negara atau lembaga yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik.

Menurut P. J. A. Adriani

  • Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh yang wajib membayar sesuai dengan aturan umum (undang-ungan hukum) tanpa adanya penghargaan prestasi kembali segera diangkat dan yang intinya adalah untuk membiayai pengeluaran umum karena tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

  • Pajak adalah pungutan dari orang ke Kas Negara oleh hukum berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
  • Definisi kemudian dikoreksi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang ke Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan investasi publik.

Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock

  • Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, tetapi harus dilakukan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di muka, tanpa memperoleh manfaat langsung dan proporsional, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang ada pajak, baik secara ekonomi “pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah” atau rasa yuridis “pajak adalah pungutan yang dapat di paksakan” dapat disimpulkan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam definisi pajak, antara sebagai berikut :

  • Pajak yang dipungut di bawah hukum. Prinsip ini sesuai dengan perubahan ketiga bagian 23 A UUD 1945 yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
  • Tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui kualitas yang sama seperti orang-orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  • Pemungutan pajak dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  • Pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dikenakan dan di paksakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Selain fungsi anggaran (budget) adalah fungsi mengisi Perbendaharaan Negara / Anggaran yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan pemerintahan, perpajakan juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial (fungsi control / peraturan).

Pajak Negara

Sering disebut pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari :

Pajak pendapatan

  • Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah

  • Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Bea Materai

  • UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Bea Masuk

  • UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Cukai

  • UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

View Post Kewarganegaaraan Lainya :

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Lengkap Dengan Unsur Serta Jenisnya Dibahas Di Atas Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Pembaca DosenPendidikan.Com Amin…. 😀