Pengertian Perda Dan Pergub

Pengertian PERDA Dan PERGUB Lengkap Dengan Perbedaan Serta Mekanismenya

Posted on

DosenPendidikan.Com – Peraturan Daerah adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Legislatif dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah Gubernur atau Bupati/Walikota. Peraturan daerah terdiri dari: Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota.

Pengertian Perda Dan Pergub

Definisi peraturan provinsi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undang-undang, sebagai berikut :

  • Pemahaman lebih lanjut dari aturan kabupaten / kota juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undang-undang, sebagai berikut :
    • Peraturan Kabupaten / Kota adalah Peraturan Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.

Perbedaan Antara Perda Dan Pergub

  • Perbedaan yang paling mendasar antara Peraturan Daerah Provinsi dan Pergub terletak pada otoritas pembentukan.
  • Undang-undang provinsi dibentuk dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah pertama, maka rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh kepala DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Pasal 78 – ayat 1 UU 12 / 2011).
  • Sementara itu, otoritas tersebut dalam pembentukan gubernur Gubernur berdasarkan undang-undang yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Hukum Provinsi), atau dibentuk di bawah otoritas gubernur.

Materi Muatan Peraturan Daerah

Substansi peraturan daerah merupakan bahan yang terkandung dalam peraturan daerah peraturan disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau undang-undang rekayasa penyusunan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undang-undang disebutkan bahwa substansi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang mengandung zat dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dan untuk mengakomodasi kondisi khusus daerah atau lebih elaborasi dari undang-undang yang lebih tinggi.

Secara umum, substansi peraturan daerah dikelompokkan menjadi :

  • Ketentuan umum;
  • Materi pokok yang diatur;
  • Ketentuan pidana (jika perlu);
  • Ketentuan transisi (jika perlu);
  • Menutup ketentuan.

Isi dari hukum lokal mungkin mengatur ketentuan pidana.

Berdasarkan pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undang-undang, ketentuan pidana dalam substansi aturan daerah terlarang, yang hanya dapat mengatur ketentuan pidana dalam bentuk periode sanksi pidana 6 bulan penjara dan maksimal denda Rp. 50.000.000,00.

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan (draft) dapat berasal dari parlemen atau kepala daerah (gubernur, Bupati atau Walikota). Rancangan regulasi yang disiapkan oleh Kepala Daerah diserahkan ke Parlemen. Sementara rancangan peraturan disiapkan oleh DPR disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Kepala Daerah.

Pembahasan RUU di DPR yang dibuat oleh Parlemen dengan gubernur atau bupati / walikota. Diskusi bersama melalui tingkat diskusi, dalam pertemuan komite / panitia / alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam sidang pleno.

Rancangan peraturan telah disetujui bersama oleh DPR dan Gubernur atau Bupati / Walikota disampaikan oleh Ketua DPRD kepada gubernur atau bupati / walikota untuk disahkan menjadi undang-undang, dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal palinglambat persetujuan bersama.

Rancangan itu disetujui oleh Gubernur atau Bupati / Walikota menandatangani dalam waktu 30 hari setelah rancangan itu disetujui oleh legislatif dan gubernur atau bupati / walikota.

Jika, dalam waktu 30 hari dari rancangan peraturan disepakati tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati / walikota, maka RUU ini berlaku dan harus disahkan menjadi undang-undang.

View Post Kewarganegaaraan Lainya :

Demikian Pembahasan Tentang Pengertian PERDA Dan PERGUB Lengkap Dengan Perbedaan Serta Mekanismenya Semoga Bermanfaat Buat Para Sahabat Setia Dosenpendidikan.Com … 😀