Penjelasan Hukum Perikatan ( Perjanjian ) Beserta Syaratnya

Rate this post

DosenPendidikan.Com – Didalam buku III KUH perdata terdapat tulisan mengenai azas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa setiap orang bebas membuat atau mengadakan perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undanh kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ini dikatakan bahwa hokum perjanjian pasal-pasal dari hokum perjanjian yang terdapat di dalam buku III KUH Perdata hanya merupakan hokum pelengkap yang artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

hukum perikatan

Bahkan para pembuat perjanjian ini pun boleh membuat ketentuan-ketentuan tersendiri ini karena pada buku III kuh Perdata menganut sistim terbuka dimana hal ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata. Selain itu di dalam buku III KUH Perdata juga dikenal dengan adanya azas konsesualitas yang artinya ialah perjanjian itu dianggap telah mengikat sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Azas ini disimpulkan dari bunyi pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Pengertian Perikatan Dan Syarat Terjadinya Perikatan

Di dalam ilmu hokum pengertian perikatan ialah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu ( kreditur ) berhak dan pihak lain berkewajiban ( debitur ) atas suatu prestasi tertentu.

Tidak setiap hubungan hukum dapat disebut sebagai perikatan adanya suatu perikatan harus memenuhi beberapa syarat, syarat dari adanya suatu perikatan yaitu sebagai berikut.

Adanya Hubungan Hukum

Hubungan hukum yang dimaksud yaitu hubungan yang diatur dan dijamin oleh hukum. Dengan adanya hubungan maka timbulnya suatu hak yang melekat pada stu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila suatu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan yang disepakati tadi maka hukum memaksakan agar hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali.

Terjadi Dalam Lapangan Harta Benda ( Kekayaan )

Untuk menilai dan menentukan suatu hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan maka hukum mempunyai ukuran-ukuran ( kriteria ) tertentu yang harus dipenuhi. Ukuran tersebut ialah bahwa hubungan hukum itu harus terjadi dalam lapangan harta benda.

Hal ini artinya hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang. Namun apabila masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum dari hubungan tadi.

Adanya Dua Pihak ( Kreditur Dan Debitur )

Didalam setiap perikatan selalu terdapat dua pihak yakni pihak yang berkewajiban yang disebut sebagai “ debitur ” dan pihak yang berhak yang disebut sebagai “ kreditur ”. Kedua pihak ini pula yang disebut sebagai subyek perikatan.

Seorang debitur harus selamanya diketahui atau dikenal dengan baik sebab seseorang dapat menagih dari seorang yang tidak dikenalnya. Lain halnya dengan kreditur dapat diganti secara sepihak tanpa bantuan atau sepengetahuan debitur.

Misalnya cessie yang artinya memindahkan piutang kepada seseorang yang telah membeli piutang itu sebagai contoh : anda membeli mobil dari seseorang kebetulan mobil tersebut telah diasuransikan. Dengan terjadinya peralihan hak mobil itu kepada anda maka sekaligus pada saat yang sama anda mengambil alih juga hak asuransi dari mobil orang tersebut. Jadi dalam hal ini anda menggantikan kedudukan orang tersebut sebagai kreditur.

Pada debitur ada dua unsure yaitu schuld dan hoftung. Schuld yaitu kewajiban debitur untuk membayar utang kepada kreidtur, sedangkan hafting ialah setiap harta benda debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang debitur.

Contoh : andi mempunyai hutang Rp 200.000 kepada anto karena andi tidak bisa membayar hutangnya ini maka harta benda andi dapat dilelang.

Adanya Prestasi

Pada pasal 1234 KUH Perdata, disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dimana hal ini artinya :

  • Memberikan sesuatu maka prestasinya berupa menyerahkan barang missal penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dibeli pelanggan dengan jaminan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  • Berbuat sesuatu contohnya perusahaan A berjanji kepada ketua kampung untuk tidak jadi mendirikan pabrik di sekitar kampungnya tersebut.

Menurut pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah ialah bersifat mengikat bagi mereka yang mengadakannya.

Perjanjian dapar diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Biasanya bentuk perjanjian itu bebas dalam arti boleh diadakan dengan lisan atau pun tulisan.

Untuk keperluan pembuktian orang lebih suka membuat atau mengadakan perjanjian secara tertulis sehingga lebih terpercaya dan terjamin. Bahkan ada pula keharusan dari suatu perjanjian yang dibuat dengan akte otentik yaitu perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti misalnya Notaris.

Demikianlah pembahasan mengenai Penjelasan Hukum Perikatan ( Perjanjian ) Beserta Syaratnya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂