Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin Lengkap

Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin Lengkap

Posted on

DosenPendidikan.Com – Di Indonesia sendiri pernah mengalami masa-masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dijalankan sesuai dengan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS No. VIII/MPRS/1959. Paham Demokrasi Terpimpin ini berdasarkan paham dari sila ke-4 Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Inti dari pemahaman ini ialah musyawarah mufakat secara gotong royong antara sesame kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasionalisme, Agama dan Komunisme “Nasakom”. Namun pihak ulama di Indonesia pada ketika itu menolak prinsip Nasakom karena mereka tidak setuju jika komunis diikutsertakan sebab bertolak belakang dengan agama.

Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin Lengkap

Walaupun begitu, kehidupan perekonomian di Indonesia hingga pada tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang dihadapinya pun terbilang cukup berat. Dalam hal ini agar pemerintah pada saat itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi ialah dengan menerapkan beberapa system ekonomi antara lain yaitu:

Gunting Syafruddin

Untuk hal demikian ini merupakan sebuah kebijakan ekonomi dengan menerapkan system pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong semua uang yang bernilai Rp. 2.50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan mulai diterapkan pada tanggal 20-03-1950 oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara yang dilakukannya berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19-03-1950.

Tujuannya untuk menanggulangi deficit anggran sebesar Rp. 5.1 Miliar, dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2.50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini maka dapat mengurangi jumkag uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp 200 juta.

Gerakan Banteng

Dalam hal ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional “pembangunan ekonomi Indonesia” dengan program-programnya yang diantaranya seperti:

  • Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  • Para pengusaha Indoensia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
  • Dan para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Dengan seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Yang pada awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda.

Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Yang tujuannya ialah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastic. Dalam perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan undang-undang No. 24 tahun 1951.

Sistem Ekonomi Ali Baba

Pada system ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo yang pada saat itu menjabat sebagai menteri perekonomian pada kabinet Ali I, tujuan dari program ini diantaranya yaitu:

  • Untuk dapat memajukan pengusaha pribumi.
  • Supaya para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional.
  • Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
  • Dan memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya sebuah kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Persaingan Final Ekonomi “Finek”

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gde Agung, yang pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yang berisi diantaranya:

  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Recana Pembangunan Lima Tahun “RPLT”

Pada masa cabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang, dimana biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun “RPLT” yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan “Munap”, pembiayaan RPLT diperkirakan 12.5 miliar rupiah, namun sayangnya RPLT tidak dapat berjalan dengan baik.

Demikianlah pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin Lengkap semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂

Baca Juga: