Isi Tritura – Latar Belakang, Aksi, Tujuan, Supersemar dan Tokoh

Diposting pada

Tritura – Latar Belakang, Aksi, Tujuan, Supersemar dan TokohDosenPendidikan.Com – Untuk pembahasan kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai Tritura yang dimana dalam hal ini meliputi latar belakang, aksi, tujuan, supersemar dan tokoh, nah agar lebih dapat memahami dan mengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini.

Tritura

Latar Belakang Tritura

Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik.


Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:

  1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
  2. Perombakan kabinet Dwikora
  3. Turunkan harga pangan

Baca Juga Artikel Terkait Tentang Materi: “DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )” Pengertian & ( Fungsi – Tugas – Hak )


Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September). Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak.


Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru.


Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).


Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.


Isi Tritura

 

  • Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
  • Perombakan kabinet Dwikora
  • Turunkan harga sembako

 


Aksi Aksi Tritura

Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.

Baca Juga Artikel Terkait Tentang Materi: Penjelasan Dampak Peristiwa G30S/PKI 1965


Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.


Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, antara lain:

  1. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
  2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)
  3. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
  4. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia ( KAWI)
  5. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
  6. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk.


Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat).


Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.


Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.


Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka.


Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim.


Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan.


Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan.


Perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), krisis nasional makin tidak terkendalikan. Dalam pada itu mahasiswa membentuk Resimen Arief Rachman Hakim. Melanjutkan aksi KAMI.


Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri, selain itu mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua.


Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia”.


Tujuan Tritura

Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari tritura, antara lains ebagai berikut:

  • Presiden Ir. Soekarna mengeluarkan perintah harian, agar seluruh komponen waspada tentang usaha pembelokkan (pembrontakan).
  • KAMI dan KAPPI menuntut isi tritura harus segera direlasasikan.

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret)

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret)

Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke Istana.


Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir Machmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang.


Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam III Dr.Chaerul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil.


Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta ijin kepada atasannya yakni Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku panglima Kopkamtib.


Pada waktu itu Jenderal Soeharto sedang sakit, dan diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Mayjen Basuki Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno, Letjen Soeharto menjawab: “sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti”


Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI. Antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu.

Baca Juga Artikel Terkait Tentang Materi: “Pemberontakan PKI Madiun” Latar Belakang & ( Terjadinya )


Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia.


Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut.


Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J Leimena dan Dr. Chaerul Saleh.


Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.


Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar.


Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.


Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.


Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.


Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu diantara Tritura telah dilaksanan.


Selain itu Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu.


Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen. Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik. Dr Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.


Tokoh Tritura

Berikut ini terdapat beberapa tokoh dari tritura, antara lain sebagai berikut:

  1. D.N. Aidit
  2. Wikana
  3. Chaerul Saleh
  4. Trubus Soedarsono
  5. Letkol Untung Syamsuri
  6. Syam Kamaruzzaman
  7. Sudisman
  8. Brigjen Soepardjo
  9. Ir. Sakirman
  10. M.H. Lukman
  11. Muhammad Arief
  12. Ibnu Parna
  13. Lukman Njoto
  14. Lettu Doel Arif

Dampak Tritura

Berikut ini terdapat dua dampak tritura, antara lain sebagai berikut:


1. Dampak Positif Tritura

Semua kalangan masyarakat Indonesia dan gerakan aksi pemuda mahasiswa segera ingin merealisasikan isi tritura.


2. Dampak Negatif Tritura

Aktivis HAM, mengecam aksi-aksi kabinet-kabinet dan lan-lainnya. Karena terjadi peristiwa pelanggaran HAM di dalam aksi itu.

Baca Juga Artikel Terkait Tentang Materi: 100 Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli


Dualisme Kepemimpinan

Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada Dualisme Kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan.


Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer.


Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.


RESUME

Dualisme  kepemimpinan  Soekarno-Soeharto  pada  tahun  1966-1967 identik  dengan  adanya  dua  pemimpin  dengan  kewenangan  yang  sama  sebagai kepala  pemerintahan  yaitu  Soekarno  yang  menjabat  sebagai  Presiden  dan Soeharto  yang  menjadi pengemban  Surat  Perintah  11  Maret.


Meningkatnya wewenang  Pengemban  SP  11  Maret  inilah  yang  menjadi  fokus  utama  kajian dalam  pembahasan  Dualisme  kepemimpinan  1966-1967 hingga  berakhirnya.  Alasan peneliti mengkaji dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto karena masih  belum adanya  penelitian  terdahulu  yang  lebih memfokuskan  pada topik  dualisme  kepemimpinan  secara  lebih mendalam.


Pentingnya penelitian  ini juga terkait dengan permainan politik yang terjadi dalam MPRS dan DPRG yang didominasi  oleh  AD  untuk meningkatkan  wewenang  Soeharto  dan  mengikis kekuasaan  Presiden  Soekarno.  Peneliti  juga  tertarik  membahas  dualisme  kepemimpinan, hal  ini dikarenakan penulisan  sejarah  sebelumnya banyak didominasi penguasa Orde Baru.


Oleh  sebab  itu, munculnya berbagai  interpretasi mengenai tulisan  sejarah  saat ini  diharapkan mampu memberikan  keterbukaan  akan  inter-pretasi baru.


Permasalahan  yang  peneliti  kaji  dalam  penelitian  ini  ialah  pertama, bagaimanakah  situasi  politik  Indonesia  antara  tahun  1957-1966  sebagai  latar belakang  dualisme  kepemimpinan,  kedua  bagaimanakah  terjadinya  dualisme kepemimpinan  antara  Soekarno-Soeharto  dan  yang  ketiga  bagaimanakah  akhir dari dualisme kepemimpinan tersebut.


Situasi  politik  Indonesia  antara tahun  1957-1966  yang memberikan  gambaran  mengenai  dominasi  Angkatan Darat  dalam  pemerintahan. Dominasi  tersebut  berpengaruh  pada  konflik  dengan PKI  karena  AD  merasa  bahwa  PKI  dapat  mengancam  politiknya.

Baca Juga Artikel Terkait Tentang Materi: “Pemerintahan Orde Baru” Sejarah & ( Lahir – Kebijakan )


Presiden Soekarno  juga  merasa  bahwa  dominasi  AD  dapat  mengancam  kekuasaannya, sehingga Presiden mendukung PKI dalam berkonflik dengan AD. Pada akhirnya, munculnya  Soeharto  sebagai  kekuatan  baru  dalam  AD  menjadi  tokoh  yang mampu menumpas G 30 S dan menghancurkan PKI yang merupakan pendukung politik Soekarno.


Demikianlah pembahasan mengenai Tritura – Latar Belakang, Aksi, Tujuan, Supersemar dan Tokoh semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂